Apa yang diungkapkan tentang fenomena yang saat ini terjadi di Aceh, misalnya tentang fenomena di mana masyarakat pada saat salat fardu masih nongkrong di warung dan kafe-kafe, masih adanya tindakan korupsi dan fenomena sosial lainnya yang dianggap bertentangan dengan syari’at Islam di Aceh. Hal tersebut memang tidak bisa dipungkiri dan dinafikan oleh kita semua.
Sampai saat ini masih banyak stigma negatif dan pendapat miring dari segelintir orang terhadap pelaksanaan syari’at Islam di Aceh. Ada orang merasa pesimis dan tidak setuju terhadap pelaksanaan syari’at Islam yang diatur oleh pemerintah (negara) sebagai sebuah legal formal (konstitusi) di Aceh. Menurut pendapat ini, syari’at Islam di Aceh tidak perlu diatur oleh negara karena syariat Islam di Aceh sudah sejak lama dianut masyarakat Aceh secara turun temurun dan itu berjalan tanpa ada paksaan dari sistem negara, karena jika syari’at Islam diatur oleh kekuasaan pemerintah dan negara hanya membuat masyarakat terhegomoni oleh kekuatan konstitusi negara.
Memang benar, bahwa masyarakat Aceh sudah sangat lama menjalankan agama Islam, namun hal tersebut hanya dilaksanakann secara individu dan sekedar ibadah saja, tidak menjadi tanggung jawab dan keterlibatan pemerintah di dalamnya, tetapi sekarang pemerintah bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan syari’at Islam dengan mengeluarkan berbagai peraturan atau qanun-qanun pelaksanaan syari’at Islam. Tentang Pemerintahan Aceh, undang-undang tersebut merupakan otonomi khusus di bidang hukum untuk Provinsi Aceh. Dengan telah disahkannya undang-undang tersebut maka diperkirakan akan lahir banyak qanun di Aceh, termasuk qanun tentang korupsi dan lain sebagainya.
Sebagian aktivis dan pegiat LSM mengungkapkan bahwa pelaksanaan syari’at Islam di Aceh terlalu dipaksakan dan syarat dengan muatan politik, langkah itu hanya merupakan persekongkolan politik antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Aceh sebagai peredam konflik agar masyarakat Aceh tidak berontak dan tetap berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hanya masyarakat kelas bawah saja yang mendapat sentuhan hukum karena melakukan pelanggaran tertentu. Perempuan yang berpakaian ketat dan tidak memakai jilbab akan ditindak, pencuri ayam dan penjudi kelas teri akan ditangkap dan dijatuhi hukuman, sementara para pejabat, elit politik dan kalangan atas yang melakukan tindakan kejahatan dan korup tidak mendapat perhatian dan kepastian hukum. Intinya, formalisasi syari’at Islam di Aceh hanya membuat masalah baru bagi masyarakat dan akan menciptakan konflik sosial dalam masyarakat Aceh.
Sebuah peristiwa bersejarah terjadi di Kabupaten Bireuen pada tanggal 24 Juni 2005, yaitu pelaksanaan syari’at Islam dengan mencambuk sejumlah pemain judi. Mereka semuanya berjumlah 27 orang. Namun, salah seorang di antara mereka batal dicambuk karena bersedia membayar denda ganti rugi sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). Ini berarti yang akan dieksekusi 26 orang. Untuk hari pertama hanya 15 orang saja yang diperlihatkan kepada publik. Mereka dinyatakan siap dicambuk setelah melalui pemerikasaan medis. Sedangkan 11 orang lainnya akan dicambuk pada kesempatan lain. Setelah mereka dinyatakan sehat, maka pencambukan pun dimulai di halaman belakang Masjid Agung Bireuen. Mereka dikenakan hukuman cambuk karena tertangkap tangan sedang bermain judi. Perbuatan mereka dinyatakan telah melanggar Qanun (peraturan daerah) tentang Syari’at Islam di Aceh. Pengadilan Syari’ah Bireuen menjatuhkan hukuman cambuk kepada mereka di depan umum. Mereka dicambuk sebanyak enam hingga sepuluh kali cambukan. Para terhukum tampil dengan mengenakan pakaian seragam, yakni jubah putih panjang hingga lutut. Cambuk yang digunakan adalah rotan panjangnya 1 meter dengan diameter 0,75 cm.
Selain kasus judi, kejahatan lain yang juga terkena ancaman hukuman cambuk di Aceh adalah khalwat (mesum) dan khamar (minuman keras). Tiga kali berturut-turut tidak shalat Jum’at di masjid juga akan dikenakan hukuman cambuk. Pada bulan Ramadhan, orang dewasa yang kedapatan tidak berpuasa juga akan dikenakan hukuman cambuk. Hukuman cambuk juga berlaku bagi orang yang terbukti menyebarkan ajaran atau aliran sesat. Menurut Qanun, hukuman cambuk dapat juga berganti dengan penjara atau denda. Bagi yang sanggup membayar denda akan terbebas dari hukuman. Ditinjau dari segi ini, maka hukuman cambuk yang diberlakukan itu bersifat diskriminatif. Artinya, hukum hanya menyentuh kalangan bawah saja. Sedangkan kalangan atas, seperti pejabat dan orang kaya yang terlibat dalam salah satu dari tiga pelanggaran tersebut pasti memilih membayar denda daripada dicambuk atau dipenjara. Karena itu pelaksanaan hukum tidak merata; atau dengan kata lain tidak adil, lebih memihak kepada orang-orang kaya dan mampu. Melihat kenyataan ini, berbagai tanggapan muncul, kalangan masyarakat Aceh mempertanyakan bahwa hukuman cambuk hanya berlaku untuk orang miskin yang tidak berdaya. Padahal jika hukum Islam ini dterapkan dengan benar, seharusnya petugas bersikap tegas tanpa pandang bulu. Setidaknya mereka belajar dari kasus Khalifah Umar bin Khattab yang pernah mencambuk sendiri anaknya di depan umum karena melakukan perbuatan mesum; atau seperti sumpah nabi Muhammad yang akan memotong tangan anaknya, Fatimah bila terbukti mencuri.
Begitulah feomena awal tentang penerapan syari’at Islam di Aceh. Kendatipun masih ada sebagian masyarakat yang tidak puas dengan pemberlakuan syari’at Islam itu, bagaimana pun juga, hukuman sudah terjadi. Bagi mereka yang sudah merasakannya, tinggal berpikir lebih jauh karena tidak saja membuka aib (malu) bagi dirinya tetapi juga bagi keluarganya. Pada dasarnya penerapan syari’at Islam tidak lebih dari sekadar mendidik masyarakat agar sadar hukum dan tidak melanggar suatu ketetapan demi keselamatan dan keamanan bagi semua.
Tidak hanya itu, Qanun Jinayah tentang hukuman rajam juga mendapat sorotan tajam dari pihak-pihak yang tidak ingin tegaknya syariat Islam di Aceh, berbagai argumentasi disampaikan sepeti isu pelanggaran HAM dan bertentangan dengan konstitusi negara. Stigma seperti itu merupakan sikap kecurigaan yang tidak argumentatif dan apriori terhadap pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Boleh di katakan bahwa pendapat seperti itu adalah otak-otak yang mengidap penyakit “Islam phobia”.
Kendatipun pemberlakuan syari’at Islam di Aceh telah ditetapkan dalam undang-undang dan Qanun (peraturan daerah), sampai sekarang belum dapat diaplikasikan secara komprehensif dalam tata kehidupan masyarakat Aceh. Tampaknya, pemberlakukan syari’at Islam hanyalah sebatas strategi pemerintah untuk “menjinakkan hati” orang-orang yang bertikai selama konflik sosial di Aceh. Konsekuensinya, aplikasi syari’at Islam tidak mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah. Justru dukungan kuat datang dari kalangan masyarakat bawah (grass root). Hingga kini, hanya Kabupaten Bireuen, Aceh Utara yang sangat serius mengaplikasikan syari’at Islam sebagaimana yang tertuang dalam Qanun Aceh. Itupun masih terbatas pada aspek kriminalitas atau tindak pidana. Anehnya, syari’at Islam yang diberlakukan itu baru pada tataran kulit luar dan berlaku bagi kelas bawah, sedangkan elite politik dan pejabat pemerintah belum tersentuh sama sekali. Barangkali inilah sebabnya mengapa pihak penyelenggara kekuasaan tidak begitu berminat mengaplikasikan syari’at Islam itu. Bagi mereka, syari’at Islam hanyalah sebagai jargon politik untuk meredakan kegelisahan masyarakat yang mendambakan kejayaan masa lalu ketika syari’at Islam pernah berlaku dan berjalan efektif dalam kehidupan sosial dan politik di Aceh. Barangkali, para penguasa merasa khawatir kalau syari’at Islam efektif, mereka tidak leluasa melakukan pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang.
Implementasi syari’at Islam hanyalah salah satu aspek dari penyelesaian konflik Aceh yang membutuhkan penanganan secara komprehensif. Karena itu konflik Aceh tidak akan selesai hanya dengan sekadar penerapan syari’at Islam, tanpa didukung oleh berbagai aspek lain seperti mewujudkan keadilan dan membangun perekonomian untuk menyejahterakan masyarakat. Implementasi syari’at Islam akan mendorong efektifitas penegakan hukum bagi ketertiban masyarakat, karena aturan-aturan hukum diturunkan dari ajaran agama yang telah menyatu dalam kesadaran kolektif masyarakat. Ketaatan terhadap hukum dipandang sebagai bahagian dari ketaatan beragama.
Penerapan syari’at Islam memenuhi salah satu aspirasi rakyat Aceh, yaitu kebutuhan untuk menjaga identitas. Islam merupakan identitas Aceh yang telah terbangun melalui suatu proses perjalanan sejarah yang panjang. Rakyat Aceh sendiri telah menuntut implementasi syari’at Islam tersebut sejak masa awal kemerdekaan. Konon syari’at Islam ini pula yang menumbuhkan semangat nasionalisme rakyat Aceh untuk membela wilayah nusantara ini. Karena pengabaian kebutuhan tersebut pula konflik antara Aceh dengan Pemerintah Pusat terjadi. Ketika Pemerintah Pusat mengabulkan aspirasi masyarakat Aceh di saat konflik sudah terjadi maka maknanya akan menjadi lain, tidak sepenuh hati, dan dengan sendirinya kecurigaan pun muncul.
Kekejaman dan kekerasan yang terjadi dalam masyarakat di mana law enforcement-nya rendah, justru jauh lebih besar bahayanya dan lebih merusak. Hampir setiap hari di berbagai media cetak dan elektronik disajikan berita tentang pembunuhan, penganiayaan, pencurian dan sebagainya. Tetapi hampir seluruhnya lenyap begitu saja tanpa penyelesaian hukum yang memadai. Sebagai akibatnya tidak jarang kita baca berita lain ada pencuri atau orang yang dituduh mencuri atau orang yang diteriaki mencuri, lalu ditangkap kemudian dihakimi oleh massa beramai-ramai, dan bahkan ada yang sampai tewas lalu dibakar. Setelah diselidiki ternyata yang dituduh itu terbukti tidak bersalah. Dalam hal ini hukuman yang tegas atas dasar acuan yang jelas, agaknya memang diperlukan untuk menghindari kerusakan yang jauh lebih besar lagi.
Penting dicatat bahwa penegakan syari’at Islam tidak akan berjalan dengan baik dan sukses tanpa keterlibatan semua pihak. Selain insan akademik, umara, ulama, kaum santri, tokoh adat, dan pemuka masyarakat juga mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap suskses atau tidaknya aplikasi syari’at Islam di Aceh. Tambahan pula, keberadaan Mahkamah Syar’iyah berikut tugas-tugasnya adalah kunci utama keberhasilan penegakan hukum Allah.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar